Konsultasi Pajak
Roadmap perkara, strategi bukti, dan rute respons yang mempertahankan hak wajib pajak secara terukur.
Ringkasan perkara
Bawa keputusan, catatan, dan tenggat yang membentuk isu.
Menerima SP2DK, permintaan data, atau undangan klarifikasi.
Hasil pemeriksaan berbeda dari posisi perusahaan.
Perusahaan mempertimbangkan keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan jalur formal.
Seluruh surat, BAP, daftar permintaan data, dan hasil pemeriksaan.
SPT, rekonsiliasi, kontrak, invoice, bukti pembayaran, dan korespondensi.
Kronologi transaksi dan pihak internal yang memahami fakta.
Persiapan dulu
Tax Risk & Dispute Management
Siap menyerahkan brief?
Kirim konteks saat isu dan bukti sudah jelas.
Proses review
Tahapan, tenggat, pokok sengketa, dan pilihan formal dipetakan sebelum materi dibahas.
Setiap pokok sengketa dipasangkan dengan aturan, fakta, angka, dan dokumen pendukung.
Strategi komunikasi, tambahan dokumen, dan risiko jalur lanjutan disepakati.
Review kecocokan, bukti, deliverable, dan risiko.
Melindungi hak wajib pajak, menyiapkan data akurat, dan meminimalkan temuan audit yang tidak perlu.
Menyusun keberatan dengan konstruksi hukum kokoh dan bukti pendukung yang valid.
Mendampingi banding atau gugatan dengan argumentasi hukum dan izin kuasa yang relevan.
Menerima SP2DK, permintaan data, atau undangan klarifikasi.
Hasil pemeriksaan berbeda dari posisi perusahaan.
Perusahaan mempertimbangkan keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan jalur formal.
Dokumen transaksi tersebar di finance, legal, procurement, dan operasional.
Seluruh surat, BAP, daftar permintaan data, dan hasil pemeriksaan.
SPT, rekonsiliasi, kontrak, invoice, bukti pembayaran, dan korespondensi.
Kronologi transaksi dan pihak internal yang memahami fakta.
Catatan respons yang sudah pernah dikirim.
Roadmap perkara dan pilihan jalur formal.
Matriks pokok sengketa, aturan, fakta, dan dokumen pendukung.
Rencana respons pemeriksaan, keberatan, banding, atau gugatan.
Respons dikirim tanpa memetakan semua pokok sengketa.
Bukti komersial tersedia tetapi tidak disusun sesuai isu pajak.
Tenggat administratif terlewat karena koordinasi internal terlambat.
Handoff ke konsultan
Kirim isu, tenggat, dan dokumen yang sudah tersedia.