Riset regulasi
Mulai dari topik, nomor, otoritas, atau perlakuan pajak; persempit hanya saat hasil perlu difilter.
Kerangka perubahan besar perpajakan Indonesia, termasuk PPh, PPN, dan ketentuan umum perpajakan.
Ketentuan penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP luar negeri melalui PMSE.
Aturan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dokumentasi, pengujian kepatuhan, MAP, dan APA untuk transaksi hubungan istimewa.
Konteks administrasi untuk menyiapkan master data, bukti transaksi, dan rekonsiliasi sebelum pelaporan melalui Coretax.
Aturan turunan untuk penyesuaian PPh, termasuk penghasilan dikecualikan, biaya, natura, treaty, anti avoidance, dan WP peredaran bruto tertentu.
Penegasan penerapan PPN dan PPnBM, termasuk penyerahan, nilai tertentu, dokumen setara faktur pajak, dan penunjukan pihak pemungut.
Aturan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk NPWP, SPT, pembayaran, pemeriksaan, ketetapan, keberatan, dan administrasi elektronik.
Ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk dan format NPWP 16 digit untuk wajib pajak lain.
Ketentuan PPh atas natura dan/atau kenikmatan, termasuk perlakuan biaya bagi pemberi dan pengecualian objek bagi penerima.
Ketentuan perlakuan PPN atas impor, penyerahan, dan pemanfaatan BKP/JKP, termasuk penggunaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.
Perubahan besar atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, pemeriksaan, ketetapan, dan sanksi.
Kerangka utama Pajak Penghasilan, termasuk subjek pajak, objek pajak, biaya, tarif, pemotongan, dan penghitungan penghasilan kena pajak.
Dasar hukum PPN dan PPnBM sebelum perubahan berikutnya, termasuk penyerahan kena pajak, faktur pajak, kredit pajak, dan pemungutan.
Kerangka hubungan keuangan pusat-daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, transfer, dan pengaturan fiskal daerah.
Aturan PPh final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, termasuk tarif, jangka waktu, dan batas penerapan.
Aturan historis PPh final untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang kemudian diganti oleh PP 23 Tahun 2018.
Ketentuan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk PPJB atas tanah dan/atau bangunan.
Tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.
Aturan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, dan penagihan.
Ketentuan PPN dibebaskan serta PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang atau jasa tertentu.
Gunakan pusat pengetahuan setelah menemukan dasar aturan, atau tanya MAAS saat otoritasnya belum jelas.
